Oleh : Aliansi Jakarta Utara Menggugat (JUM)
Kordinasi yang dilakukan Aliansi Jakarta Utara Menggugat dengan kaum buruh dan beberapa elemen masyarakat 27 Maret 2024 berlangsung menggelora. Cara pandang dan informasi disampaikan masing masing elemen masyarakat. Bahkan disinggung pula siapa saja yang sering mendapatkan dana CSR dan keuntungan dari adanya Pelindo dan pelabuhan.
Kordinator JUM Anung Mhd, menghimbau kepada semua yang terlibat dalam Gerakan JUM ini agar mensolitkan diri dan barisan. Tidak muda terhasut oleh omongan pihak luar yang orentasinya memperbecah belah. Justru kekuatan yang dihimpun oleh JUM harus semakin ditingkatkan. Elemen gerakan yang terlibat di JUM perlu mengajak elemen masyarakat lainnya agar mendukung dalam perjuangan tata kelola Jakarta Utara menjadi lebih baik.
Pernyataan demikian juga dikuatkan oleh barisan tim JUM lainnya. Apek Saiman selaku konseptor, gerakan yang dilakukan ini perlu terus diperkuat dengan pola startegi lainnya. Sehingga tanda kedaulatan semakain nampak, dan partisipsi masyarakat dalam membangun kota beradab menjadi semakin banyak yang terlibat.
Diskusi dan kordinasi yang dilakukan pada hari rabu di sekretariat JUM juga dihadiri beberapa aktivis 98. Diatara mereka juga mengungkap bagaimana kebobrokan dan manajemen di dalam pelabuhan yang amburadul. Semerawut, tidak mengindahkan peraraturan yang berlaku. Bahkan cenderung dijadikan sarang untuk mengeruk keuntungan dengan cara mengorbankan yang lainnya.
Sebagai salah satu catatan dari diskusi tersebut adalah segala kebutuhannya data dan peraturan dalam melakukan class action harus dipersiapkan. Agar apa yang menjadi target sasaran akibat dampak kemacetan dan banyaknya depo dan pool truck yang melanggar ketentuan zonasi ini bisa segera diselesaikan.
Acara selesai sampai larut malam dan akan dilanjut pada pertemuan berikutnya. Sampai perjuangan yang dilakukan JUM benar benar tercapai, dan wali kota jakarta utara serta penprov dki serta pihak pihak terkait lainnya bisa segera kembali kejalan lurus dan benar. Agar mengarahkan kiblat pembangunan dan keterpihakannya bukan memihak pengusaha ataupun kolonial. (Rais)
