ASN dan Anggota DPRD Ingin Nyalon Kepala Daerah? Perhatikan Ini

Sejumlah partai politik sudah mulai membuka  proses pendaftaran dan penjaringan  calon kepala daerah – wakil kepala daerah untuk pilkada serentak November 2024 mendatang.  Di  Kota Tangerang Tangerang,  bakal calon kepala daerah yang mendaftar datang dari beragam latar belakang profesi. Mulai politisi, pengusaha, ASN,  akademisi dan anggota DPR/DPRD.

Terkhusus bakal calon berlatarbelakang ASN dan anggota DPR/DPRD ada ketentuan khusus yang mengatur tata cara pencalonan. Hal ini  mengingat mereka mendapatkan gaji atau penghasilan dari negara, baik melalui APBD maupun APBN.

“Dalam aturannya bahwa calon  yang berlatarbelakang ASN itu harus mengundurkan diri,” ujar Ketua KPU  Kota Tangerang Tangerang Qory Ayatullah kepada  wartawan dalam kegiatan sosialisasi pendaftaran calon kepala daerah dari jalur perseorangan, Selasa  (30/04/2024) di salah satu hotel di kawasan Cikokol, Kecamatan Tangerang.

Ketentuan itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Pasal 7 ayat (2) huruf t UUNomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 4 ayat (1) huruf u PKPU Nomor 18 Tahun 2019 “menyatakan secara tertulis  pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia,  Pegawai Negeri Sipil, kepala desa atau sebutan lain dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon

Sementara untuk kandidat yang berlatar belakang dari anggota dewan, menurutnya hingga saat ini belum ada kepastian  hukum. Hal itu lantaran kata Qory regulasi ini masih dilakukan uji publik. “Kita menunggu keputusan setelah uji  publik itu bagaimana,” ucapnya.

Untuk diketahui, penetapan pasangan calon kepala daerah-wakil kepala daerah sesuai tahapan adalah pada  tanggal 22 September 2024. Tanggal ini lebih awal dari pelantikan wakil rakyat yang direncanakan pada 1  Oktober 2024.

Kondisi itu membuat kandidat calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang berlatarbelakang  DPRD terpilih dilema. Sebab, pelantikan wakil rakyat justru baru akan dilaksanakan 1 Oktober 2024 mendatang. “Ini banyak jadi pertanyaan, di satu sisi mereka sudah ditetapkan sebagai paslon kepala daerah-wakil kepala daerah pada 22 September 2024,  sementara pelantikan DPRD baru pada 1 Oktober 2024.   Ya kalau kita sih maunya cukup cuti saja,” ujar salah satu kader PPP  saat ditemui kemarin.

Jumlah TPS Berkurang

 Sementara pada pilkada serentak November nanti, jumlah TPS di  Kota Tangerang Tangerang mengalami perubahan. Tepatnya akan  berkurang. Qory mengatakan, pada Pileg dan Pilpres 14 Februari lalu jumlah TPS adalah sebanyak 5.175, namun dalam pilkada jumlahnya lebih sedikit.  “Itu dengan asumsi satu TPS 300 orang. Untuk pilkada kita ada pengurangan yaitu menjadi 3.200 tps. Karena 1 TPS kita  menampung 600,” ungkap Qory.

Disinggung pertimbangan KPU  Kota Tangerang Tangerang menetapkan jumlah daftar pemilih tetap dalam satu TPS bertambah menjadi 600,  Qory menambahkan bahwa jumlah surat suara dalam satu TPS juga berkurang. “Kalau satu TPS dalam Pileg/Pilpres kemarin  pemilih mendapat lima surat suara, mulai dari Capres, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Tangerang,  maka untuk pilkada besok satu orang mendapat dua surat suara yakni untuk memilih pasangan gubernur- wakil gubernur Banten dan pasangan wali kota-wakil wali kota  Tangerang, jadi spare-nya panjang,” ucapnya. (made) 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *